Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan

Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan

Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan
Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan digolongkan kepada:

  1. Sengketa Hukum Administratif
  2. Sengketa Hukum Pidana
  3. Sengketa Hukum Perdata
  4. Sengketa Hukum Internasional

Class Action

Istilah Class Action (CA) atau disebut pula dengan actio popularis diartikan dalam bahasa Indonesia secara beragan di sebut dengan gugatan perwakilan, gugatan kelompok atau ada juga yang menyebutkan gugatan berwakil.

Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No 1 tahun 2002

Memuat beberapa prinsip yaitu:

  1. Persyaratan jumlah anggota kelompok (prinsip numerosity)

Perma ini tidak menetapkan kriteria tentang berapa jumlah paling sedikit supaya disebut gugatan class action.

  1. Prinsip kesamaan fakta, Hukum dan Tipikalis

Prinsip ini merupakan karakter khusus dari class action yang di sebut commonality. Harus adanya kesamaan masalah, dasar hukum, kesamaan tuntutan dari para korban dan pembelaan yang dilakukan oleh tergugat.

  1. Prinsip Kelayakan Mewakili (Adequancy of Representation)

Perma menentukan bahwa wakil kelompok haruslah memiliki sifat: kejujuran, kesungguhan, kemampuan, pendidikan dan status sebagai wakil kelompok

  1. Formal Gugatan

Adanya fakta yang mendasari gugatan(posita) dan inventarisasi tuntutan (petitum)

  1. Posita Gugatan

Mekanisme beracara biasanya di haruskan supaya berisikan data atau identifikasi fakta-fakta atau peristiwa yang jelas.

  1. Identitas Penggugat

Identitas diharuskan bagi wakil kelompok secara lengkap dan jelas

  1. Surat Kuasa

Dalam perma ini tidak diisyaratkan surat kuasa khusus

  1. Penetapan tentang sah atau tidak Gugatan Perwakilan

Pada awal pemeriksaan di persidangan pengadilan secara wajib memeriksa mengenai kriteria gugatan perwakilan

  1. Prinsip Pemberitahuan kepada Anggota Kelompok

Apabila hakim telah menyatakan sah mengenai gugatan perwakilan, maka setelah itu hakim segera memerintahkan penggugat untuk mengajuan usulan model  pembritahuan kepada kelompoknya.

Dengan cara: langsung, media cetak, media elektronik, pengumuman di kantor pemerintah.

  1. Pernyataan opt out dan opt in

Opt out yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas keluar dari keanggotaan kelompok.

Opt in yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas masuk dari keanggotaan kelompok.

  1. Konsekuensi Putusan terhadap Pernyataan keluar

Konsekuensi putusan class action tidak mengikat para anggota yang keluar (pasal 8 ayat 2). Artinya yang mengajukan pernyataan keluar lepas dari tanggung awab gugatan secara penuh.

  1. Putusan Hakim

Dalam pasal 19 putusan hakim mengabulkan gugatan secara class action berisi: jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi, langkah langkah yang wajib di tempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian.

Legal Standing

Istilah legal standing disebut juga dengan standing, ius standi, persona standi. Bila di Indonesiakan menjadi hak gugat atau adapula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat, sementara UUPLH 1997 dalam pasal di atas menyebutnya dengan “hak mengajukan Gugatan”

Citizien Standing/Citizien Law Suit

Citizien Standing/Citizien Law Suit adalah hak gugat yang menyangkut masyarakat, LSM, Warga Negara, atau orang perorangan.

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI

TATA RUANG, ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL), PERIZINAN, SANKSI.

TATA RUANG

Dalam mengelola lingkungan, perlu adanya sistem keterpaduan, yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendaliannya.

Dasar hukum penataan ruang di Indonesia di mulai dari landasan konstitusi pasal 33 ayat (3) uud 1945 yang mengatur kekuasaan negara atas semua sumber daya alam yang dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat.

Kemudian UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan, yang serasi dan seimbang, untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Pasal 9 UUPLH 1997 menetapkan bahwa salah satu pokok kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan adalah aspek “Tata Ruang”.

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

AMDAL dipergunakan dengan beberapa istilah asing, yakni Environmental Impact Analysis, Environmental Impact Assesment, atau Environmental Assesment dan Statement. Prof Otto Soemarto menggunakan istilah tersebut dengan “Analisis Dampak Lingkungan” dan berkenaan dengan itu tetapi dalam tekanan lain dengan “ Analisis Manfaat dan Resiko Lingkungan” (AMRIL). Prof.St. Munadjat Danusaputro mengistilahkannya dengan “Pernyataan Dampak Lingkugan” sebagai terjemahan dari Environmental Impact Statement.

Jenis jenis AMDAL:

AMDAL secara tunggal

AMDAL ini dilakukan terhadap satu jenis usaha atau kegiatan. Karena kegiatannya bersifat tunggal, maka kewenangan pembinaanya berada di bawah satu instansi yang membidangi usaha atau kegiatan tersebut.

AMDAL sektor

AMDAL ini dapat juga disebut dengan AMDAL sektoral, karena kebijakan tentang penetapan kewajiban amdalnya ditetapkan oleh Mentri sektoral. Pasal 3 ayat (2) PP Amdal 1999 mengatakan bahwa jenis usaha atau kegiatan yang wajib memiliki amdal ditetapkan Mentri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Mentri lain atau pimpinan LPMD terkait. Dengan demikian, mengenai kewajiban Amdal atas suatu kegiatan, sifatnya sektoral.

AMDAL Terpadu atau Amdal Multisektor

Bedasarkan pasal 2 ayat (3) PP No 27 tahun 1999 (PP Amdal 99), Mentri /Negara Lingkungan Hidup telah mengeluarkan peraturan KEPMEN LH No.Kep-57/MENLH/12/1995 tentang Amdal Usaha atau Kegiatan Terpadu/ Multisektor.

Kriteria terpadu demikian meliputi:

  1. Proses perencanaan , pengelolaan dan proses produksinya.
  2. Jenis jenis usaha atau kegiatan yang Amdalnya menjadi kewenangan berbagai instansi teknis yang membidanginya.
  3. Kegiatan tersebut berada dalam kesatuan hamparan ekosistem.
  4. Kegiatan tersebut berada di bawah satu pengelola atau lebih.
  5. AMDAL Regional atau Amdal Kawasan

Amdal ini adalah berupa hasil kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan terhadap lingkugan dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona pengembangan wilayah atau kawasan sesuai rencana tata ruang wilayah atau kawasan. Struktur Isi Teks Laporan Hasil Pengamatan Adalah

Kriterianya meliputi:

  1. Berbagai kegiatan yang saling terkait antar satu dengan yang lainnya.
  2. Setiap kegiatan menjadi kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
  3. Kegiatan tersebut dimiliki oleh lebih dari satu badan usaha(pemrakarsa).
  4. Kegiatan terletak dalam satu zona rencana pengembangan wilayah sesuai RUTR daerah.
  5. Kegiatan tersebut dapat terletak dalam lebih dari satu kesatuan hamparan ekosistem. 

This article was written by sucx3