Pemerintah Harus Berani Tutup SMK yang Tak Sesuai Standar

Pemerintah Harus Berani Tutup SMK yang Tak Sesuai Standar

Pemerintah Harus Berani Tutup SMK yang Tak Sesuai Standar
Pemerintah Harus Berani Tutup SMK yang Tak Sesuai Standar

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Hamid Muhammad menuturkan, terdapat 4.000 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Menurutnya, SMK yang belum memenuhi SPM itu akan diberi sanksi, yakni akan di-soft delete dari data pokok pendidikan (Dapodik). Dengan demikian, SMK tersebut bakal kehilangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Merespons hal tersebut, pemerhati pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin mengusulkan, sebaiknya Kemdikbud mengelompokkan 4.000 SMK bermasalah ini ke dalam beberapa kategori. SMK yang sulit diselamatkan sebaiknya ditutup dengan menggunakan surat keputusan (SK) Dirjen Dikdasmen. Sedangkan sisanya yang masih bisa dipertahankan sebaiknya dibina dengan skema data sharing. Artinya, SMK Negeri terdekat dalam sistem klaster bersedia berbagi fasilitas praktik.

“Jadi untuk menyelesaikan masalah SMK ini harus dilihat kasus per kasus. Menghapus dana BOS juga termasuk solusi, Selain itu, pemerintah juga harus berani menutup SMK yang siswanya hanya segelintir dan tidak memiliki sarpras praktik,” kata Totok kepada SP, Rabu (24/4).

Selanjutnya, Totok juga meminta pemerintah meningkatkan daya tampung SMK Negeri sehingga anak dari keluarga tidak mampu bisa masuk ke SMK Negeri. Dengan begitu, lambat laun SMK swasta yang kecil ini akan tutup dengan sendirinya

Pasalnya, SMK selalu menjadi pilihan anak dari keluarga miskin karena

dinilai bisa membantu mereka untuk segera mendapat penghasilan. Oleh karena itu, Totok menuturkan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi.

Pertama, sarana-prasarana (sarpras). Masih banyak SMK yang tidak memiliki sarpras untuk praktik atau bahkan tidak ada, terutama di SMK swasta. Kedua, ketersediaan guru produktif yang mendidik dan melatih ketrampilan siswa. Ketiga, kurangnya otonomi kelembagaan SMK dalam pengelolaan dana hasil karya siswa.

Sebelumnya, Dirjen Dikdasmen Kemdikbud, Hamid Muhammad mengatakan, berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dihimpun sepanjang tahun ajaran 2018/2019, terdapat 14.219 SMK di seluruh Indonesia dengan jumlah SMK negeri hanya 3.651 sekolah dan SMK swasta sebanyak 10.568 sekolah.

Hamid menuturkan, banyaknya SMK swasta ini jika dilihat dari sisi mutu tidak seimbang. Pasalnya, dari 10.568 SMK swasta, terdapat 4.000 SMK yang bermasalah. Di antaranya, karena mereka tidak memiliki fasilitas yang memadai bahkan tidak memiliki partner dari industri.

Ini terjadi karena 4.000 SMK tersebut memiliki siswa kurang dari 100 peserta.

Bahkan, ada sekitar 2.000 sekolah yang siswanya kurang dari 60 peserta. Sekolah -sekolah tersebut menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan bergantung dari dana BOS.

Untuk menertibkan SMK bermasalah ini, Hamid mengatakan, pemerintah sedang merevisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pasalnya, Hamid menilai peraturan yang ada tersebut tidak memberikan sanksi t

egas untuk pendirian sekolah tanpa memenuhi studi kelayakan. Di antaranya, bidang yang akan dibuka, berapa siswa yang akan masuk, kesiapan guru, dan ketersediaan gedung sekolah. Ini sering diabaikan saat proses pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda). Oleh karena itu, muncul lah sekolah yang diizinkan untuk melakukan operasional tanpa memenuhi standar kelayakan.

 

Baca Juga :

This article was written by sucx3