Perbedaan Organisasi Pemerintah dan Organisasi Non-Pemerintah

Perbedaan Organisasi Pemerintah dan Organisasi Non-Pemerintah

Perbedaan Organisasi Pemerintah dan Organisasi Non-Pemerintah
Perbedaan Organisasi Pemerintah dan Organisasi Non-Pemerintah

Perbedaan Organisasi Pemerintah dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO)
Ada beberapa perbedaan antara organisasi pemerintah dan organisasi non-pemerintah, antara lain mengenai masalah dana, cakupan program yang akan dilaksanakan, fungsi kelembagaan, jangka waktu pelaksanaan program, dan lain sebaginya.

Untuk lembaga pemerintah, dana dalam perencaaan pembangunan diperoleh dari APBN maupun APBD. Jadi, pemerintah tidak harus bergantung pada pasokan dana dari donatur. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan project sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan menganut peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya, UU, PP, Keppres, RTRW, RTDRK, dan lain-lain.

Lembaga pemerintah memiliki cakupan wilayah project yang lebih luas daripada lembaga non-pemerintah. Contohnya, pembangunan kota baru, Kota Batam. Pembangunan ini akan memberikan pengaruh yang lebih besar bagi masyarakat luas. Adapun, pelaksanaan program pembangunan memiliki jangka waktu yang lebih bervariasi, yang meliputi jangka 20 tahun (RPJP), 5 tahun (RPJM), 5 tahun (rencana strategis), 1 tahun (rencana kerja pemerintah dan rencana kerja lembaga/kementrian). Namun, seringkali pelaksanaan program ini terkendala oleh adanya masalah birokrasi dan proses administrasi yang rumit, sehingga jangka waktu pelaksanaan program dapat melebihi tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Selain itu, lembaga pemerintah tidak melakukan monitoring dan evaluasi, dan lebih condong kepada implementasi program saja. Oleh karena itu, pemerintah seringkali tidak mengetahui apakah project yang telah dikerjakan berlangsung dengan baik atau justru mengalami kegagalan. Apabila kegagalan tersebut lambat dan tidak langsungditangani, maka dana yang dibutuhkan untuk perbaikan project juga akan semakin besar.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator pembangunan yang membantu dan memberdayakan masyarakat untuk membangun dengan lebih baik. Untuk mengadakan suatu rencana pembangunan, banyak tahapan yang harus dilewati, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama, yang meliputi sikus perencanaan dan penetapan, pemrograman penganggaran, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi. Selain itu, juga dilakukan musrenbag yang juga membutuhkan waktu yang tidak pendek, sehingga mengakibatkan program pembangunan menjadi tidak segera dilaksanakan.

Sedangkan, dana dari lembaga non-pemerintah berasal dari donatur, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pada umumnya, lembaga non-pemerintah ini tidak memiliki donatur yang tetap. Suatu NGO harus mengajukan proposal yang akan digunakan untuk melaksanakan program. Apabila rencana program/project telah disetujui oleh donatur, maka dana baru dapat diperoleh.

Lembaga non-pemerintah ini melakukan kegiatannya pada cakupan wilayah yang relatif sempit, mungkin hanya sebagian kecil dari luas suatu kota. Hal ini menyebabkan dampak project pun memiliki ruang lingkup yang sempit dan hanya akan dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu saja.
Selain jangkauan wilayah yang terbatas, jangka waktu yang digunakan untuk melaksanakan suatu project juga pendek, misalnya kurang lebih selama satu tahun. Apabila suatu project tidak berlangsung sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka lembaga non-pemerintah tersebut berkewajiban melakukan perbaikan-perbaikan. Dalam hal ini, monitoring dan evaluasi merupakan tahapan yang penting untuk menilai kinerja dari NGO tersebut. Sebaliknya, apabila suatu NGO mampu melaksanakan programnya dengan baik, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa NGO tersbut akan mendapat kepercayaan dari donatur untuk melaksanakan project yang lain.

Peran lembaga non-pemerintah sangat penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. NGO biasanya sering mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan dan berpihak pada rakyat. NGO harus diangkat menjadi mitra yang senantiasa membantu pemerintah di dalam merumuskan perencanaan pembangunan. Walaupun memiliki pandangan yang seringkali berbeda, tetapi NGO memiliki visi dan misi yang cenderung sama dengan pemerintah, yaitu ingin memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia.

Sumber : https://mayleneandthesonsofdisaster.us/

This article was written by sucx3